Bandung (katativi.com),- Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar (BMPR) Provmelalui pemeliharaan rutin, terlebih jika ada pengaduan masyarakat.
“Sejauh ini enam UPTD sudah mulai bekerja dengan keterbatasan anggaran yang belum turun melalui Unit Reaksi Cepat (URC) di masing-masing UPTD,” ujar Bambang terkait penanganan jalan rusak yang sering terjadi pada musim hujan di akhir dan awal tahun.
Bambang mengatakan, Dinas BMPR Jabar berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan ini meningkatkan kemantapan jalan, yang nyaman dan aman untuk dilalui barang maupun orang.
“Kita juga sudah meluncurkan program Sapu Lobang Jalan, untuk memperbaikan jalan rusak yang berlobang,” ujarnya.
Menurut Bambang, pihaknya mengakui ada keterbatasan penanganan jalan provinsi di Jabar, mengingat panjang jalan provinsi yang mencapai 2.360, 58 km lebih dan terdapat 297 ruas jalan, ditambah lagi anggaran terbatas.
“Namun kami tidak boleh ‘cengeng’ kami tetap berupaya keras mencari solusinya,” tutur Bambang.
Di antaranya, Dinas BMPR Jabar menentukan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan dan perbaikan baik jalan provinsi yang mengalami rusak berat.
Selain itu , Pemprov Jabar pun memberikan bantuan keuangan/pembangunan untuk 27 pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
“Kita juga mengharapkan kobalosasi dengan masyarakat, dan kini bisa melaporkan pengaduan kerusakan jalan provinsi kepada kantor UPTD Dinas BMPR Jabar di wilayah masing-masing,” jelas Bambang.
Menurut Bambang, untuk setiap tahun jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat diperbaiki secara bertahap tidak bisa sekaligus semua ruas jalan. Akan tetapi, untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan jalan dilakukan rutin setiap bulan seperti tambal sulam jalan rusak, perbaikan bahu jalan.
“Mudah-mudahan perekonomian Indonesia, dan Jawa Barat khususnya tahun 2022 terus membaik dan meningkat, sehingga APBD Jabar pun meningkat sehingga anggaran untuk perbaikan infrastruktur bisa terpenuhi,” harap Bambang.***
Discussion about this post