Bandung, Katativi.com – Plt. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) La Ode Umar Bonte menyebut pihaknya akan merangkul aktor Raffi Ahmad dan aktris Nikita Willy ke dalam organisasi tersebut. Menurutnya, kedua pesohor dalam negeri itu memiliki potensi yang baik untuk membantu membangun kepemudaan.
Hal ini disampaikan Umar saat menghadiri peringatan hari jadi Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) di Gedung Sate, Bandung, Kamis (10/3). Dalam kesempatan itu, hadir juga Sekjen DPP KNPI Fauzan dan Bendahara Umum DPP KNPI Pamriadi.
“Mereka (Raffi dan Nikita) memiliki potensi untuk bersama-sama membangun kepemudaan di Tanah Air,” ujarnya. Umar menilai, kedua sosok tersebut merupakan pemuda yang memiliki talenta yang baik khususnya di bidang kesenian.
Selain itu, lanjut dia, keduanya pun merupakan pemuda yang memiliki totalitas dan mau bekerja keras dalam bidang tersebut. “Merupakan teladan bagi pemuda yang lain,” ujarnya.
Lebih dari itu, lanjutnya, di era digitalisasi saat ini, kedua pesohor itu memiliki pengikut yang banyak di akun media sosialnya. Hal ini akan sangat membantu KNPI dalam menyosialisasikan program-program kepemudaan kepada masyarakat.
“Seperti kita ketahui, mereka banyak pengikutnya di medsos. Ini menjadi kekuatan lainnya, sehingga kami akan ajak mereka untuk bergabung dengan KNPI,” ujarnya.
Sementara itu, disinggung dinamika yang terjadi di tubuh KNPI, Umar memastikan pihaknya akan segera berkonsolidasi dengan unsur lainnya dalam menggelar kongres bersama. Seperti diketahui, saat ini DPP KNPI terpecah sedikitnya menjadi empat kubu.
“Kami sudah berkoordinasi dengan yang lain. Secepatnya akan menggelar kongres bersama untuk terwujudnya persatuan pemuda Indonesia,” kata dia.
Umar memastikan pelaksanaan kongres bersama akan dilaksanakan tahun ini. “Kami sudah berkoordinasi, Bandung siap jadi tuan rumah. Paling telat sebelum Oktober tahun ini,” ujarnya.
Selain itu, untuk mewujudkan kongres bersama, Umar pun menyebut pihaknya akan menemui unsur lembaga negara untuk memberi penguatan. “Kami terus berkoordinasi dengan para pengambil kebijakan. Kita komunikasi dengan Ketua MPR, Ketua DPR, Presiden,” ujarnya seraya meyakinkan bahwa hanya DPP KNPI di bawah pimpinannya yang memiliki aspek legalitas yakni surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Discussion about this post