KATATIVI.COM: Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Wali Kota Muhammad Farhan menegaskan fokus pembangunan Kota Bandung akan diarahkan pada penguatan infrastruktur, peningkatan ekonomi rakyat, dan perluasan serapan tenaga kerja.
Satu tahun pertama kepemimpinan Farhan menjadi fase penataan fondasi melalui visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis). Pembenahan tata kelola, penguatan data kewilayahan, serta intervensi berbasis kebutuhan riil warga menjadi prioritas awal.
“Kota Bandung terus bergerak dari perencanaan menuju aksi nyata. Setiap kebijakan kami dasarkan pada data,” kata Farhan, Jumat (20/2/2026).
Di awal masa jabatan, Bandung menghadapi sejumlah tantangan, seperti inflasi 2,69 persen, lebih dari 18 ribu titik PJU rusak, sekitar 112 ribu warga menganggur dan serta 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar. Isu sampah dan sanitasi juga menjadi perhatian utama.
Pemkot merespons melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW) yang menjangkau hampir 9.900 RT sebagai basis data sosial, infrastruktur, lingkungan, hingga kerentanan warga.
BACA JUGA: Mahasiswa STIKOM Bandung Akselerasi UMKM Lewat “Scale Up Digital”
Program Prakarsa Bandung Utama pun digulirkan di 151 RW pada 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran 96 persen.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada desil 6-10 dengan penambahan 4.994 keluarga baru periode September 2025–Februari 2026.
Sepanjang 2025, penempatan kerja mencapai 5.207 orang melalui skema PKWT, job fair, magang, hingga penempatan internasional.
Pemkot juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2024 sebagai indikator penguatan akuntabilitas.
Tiga Pilar Kebijakan Farhan
Memasuki tahun kedua, Farhan menyiapkan tiga pilar kebijakan. Pertama, pembangunan infrastruktur strategis dengan target 100 persen ODF dan akses air aman, zero slum area, pengurangan titik genangan 40 persen, serta kemantapan jalan 95 persen.
Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui transformasi UMKM, penguatan pariwisata, dan ekonomi inklusif guna menekan ketimpangan.
Ketiga, penguatan ketenagakerjaan dengan target 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun, tingkat penyerapan 92 persen, serta perlindungan penuh bagi pekerja rentan.
“Tahun pertama adalah fase menata fondasi. Tahun kedua adalah fase penguatan dan perluasan dampak hingga tingkat RT dan RW,” kata Farhan.
(LIN)