Katativi.com – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, mengaku terkejut melihat besarnya antusiasme publik terhadap lembaga baru bentukan parlemen tersebut. BAM merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang baru untuk pada periode 2024–2029 untuk memperluas jalur penyerapan aspirasi rakyat.
Baca Juga: Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Minta Segera Atasi Kendala TKA Hari Pertama
“Luar biasa, masyarakat di seluruh Indonesia sangat antusias menyampaikan aspirasinya,” ujar Aher, panggilan akrabnya, dalam Festival Aspirasi BAM DPR RI bertajuk “Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel, dan Berkelanjutan” di Technolife, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (13/11/2025).
Menurut Aher, kehadiran BAM melengkapi mekanisme aspirasi yang selama ini lewat reses, fraksi, atau komisi DPR. Kini masyarakat bisa menyampaikan langsung berbagai persoalan ke parlemen tanpa harus menunggu masa reses.
Dari hasil kunjungan BAM ke sejumlah daerah, sengketa lahan menjadi aduan yang paling banyak masuk. Aher menilai konflik pertanahan, terutama di sekitar kawasan hutan negara, harus segera mendapat perhatian serius pemerintah.
“Banyak warga sudah puluhan tahun tinggal di sana, tapi lahannya tiba-tiba masuk kawasan hutan. Penataan hutan penting, tapi jangan sampai menyengsarakan rakyat,” tegasnya.
Aher Harap BAM jadi Ruang DIalog
Baca Juga: Gandeng BRIN, Anggota Komisi X DPR RI Buat Kegiatan Liburan Produktif
Festival Aspirasi kali ini diikuti 11 kelompok masyarakat dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Para peserta berasal dari dari petani, pelaku UMKM, hingga komunitas muda. Aher memastikan akan menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap aduan yang masuk ke BAM akan hingga tahap penyelesaian.
Di antaranya Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Jabar, Asosiasi Petani Pangalengan, Himpunan Kelompok Tani (HKT) Kabupaten Bandung, Forum Kesehatan KBB, Voice of Gen Z, Forum KBIH KBB, serta komunitas pendamping UMKM dan pelaku usaha kecil.
“Ini cukup banyak ya. Kita juga ada keluarga ahli waris yang mengadukan sengketa lahan. Kami ingin BAM menjadi ruang dialog nyata antara rakyat dan DPR,” pungkasnya. (Rul/Wok)