JAKARTA, KATATIVI – Dalam rapat bersama Kepala BPS Kamis lalu, anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah memberikan apresiasi sekaligus masukan terkait kinerja lembaga tersebut.
Pertama kali Ledia memberikan apresiasi atas predikat WTP yang dicapai BPS secara berturut-turut selama 12 tahun.
“Bisa mempertahankan WTP secara berturut-turut itu bukan persoalan sederhana. Alhamdulillah. Itu artinya BPS berhasil konsisten dan disiplin dalam persoalan pencatatan administratif.”
Kedua, ledia juga mengapresiasi terselesaikannya 80% dari 815 rekomendasi sampai tahun 2024 yang dikeluarkan BPK.
“Kalau kata anak sekolah ini tu PR, cuma PR-nya jangka panjang gitu. Susah kan menyelesaikannya. Tapi alhamdulillah mulai diselesaikan. Ada 640 rekomendasi yang selesai, ada 19 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan ini adalah satu langkah yang baik untuk dilanjutkan secara utuh,” sambungnya
Namun tak hanya apresiasi, aleg dapil Kota Bandung Kota Cimahi ini juga mengingatkan BPS untuk mengantisipasi munculnya masalah terkait petugas pencacahan.
BACA JUGA: Ledia Usul Sekolah Swasta Jadi Solusi PPDB Bandung
Kegiatan pencacahan atau sensus yang dilakukan BPS adalah kegiatan rutin. Ada yang dilakukan pada tahun berakhiran nol (sensus penduduk), berakhiran 3 (sensus pertanian) dan berakhiran 6 (sensus ekonomi). Pada setiap sensus, pemerintah menggandeng sejumlah masyarakat menjadi petugas pencacah. Namun sempat terungkap ada kejadian yang sedikit menghambat kegiatan pencacahan karena petugas yang berhenti sebelum waktu pencacahan.
“Kegiatan pencacahan ini kan rutin ya, sehingga perekrutan petugas dan pelatihannya tentu menjadi rutinitas pula. Oleh karenanya perlu diantisipasi secara cermat agar tidak terjadi kasus BPS harus ada pengembalian biaya yang diakibatkan petugasnya berhenti sebelum pencacahan.”
Tak hanya mengingatkan BPS, Ledia juga mengajak rekan-rekannya sesama anggota Komisi X untuk mendorong komitmen para petugas pencacahan di dapil masing-masing untuk bekerja tuntas.
“Saya rasa teman-teman Komisi 10 ini bersedia untuk membantu memastikan agar para petugas di daerah pemilihannya, tetap menjalankan tugasnya, memastikan bahwa dia akan terus bekerja sampai pencacahan. Bukan cuma sekedar ikut pelatihan senang-senang, habis itu selesai. Kalau mereka senang-senang ikut pelatihan tapi kemudian di masa pencacahannya menghilang, yang susah kan BPS-nya.”
Di ujung rapat, Ledia tak lupa memuji pengelolaan media sosial BPS.
“Saya penikmat Instagram-nya BPS. Ada banyak data-data yang bisa dikelola menjadi informasi yang menarik bagi netizen. Contohnya, ketika saat ini sedang tenar drama Korea bertajuk When Life Gives You Tangerines, IG BPS menyajikan _When Life Gives You Oranges_ dan menjabarkan data-data tentang jeruk di Indoesia. Lengkap dan menarik. Dan ini ternyata bukan cuma di BPS pusat, BPS daerahnya juga aktif. Saat kunjungan ke Sumatera Barat, IG mereka menyajikan data tentang pengaruh jengkol pada kondisi ekonomi di Sumatera Barat. Ini luar biasa,” puji sekretaris Fraksi PKS ini pula.
Terkait medsos ini Ledia berharap pengelolaan media sosial yang informatif, menarik dan spesifik bisa terus dipertahankan bahkan sedapat mungkin ditiru banyak Kementerian lembaga untuk menjadi penguat _good governance_.
“Masyarakat bisa mendapatkan informasi dari sumber yang tepat namun mudah dipahami dan menarik dari sisi tampilan. Ini sepatutnya dilakukan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga kita.” Tutup Ledia