Kamis, Mei 23, 2024
spot_img
BerandaNewsJabarJawa Barat Raih Penghargaan EPPD dari Kementerian Dalam Negeri

Jawa Barat Raih Penghargaan EPPD dari Kementerian Dalam Negeri

KATATIVI.COM, SURABAYA:  Jawa Barat meraih penghargaan EPPD setelah mendapatkan nilai terbaik dalam kinerja tinggi dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan bergengsi ini dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan status Kinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah di Balaikota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024), Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menerima langsung penghargaan ini dari Mendagri Tito Karnavian. Jabar menempati posisi terhormat sebagai salah satu dari lima provinsi berkinerja tinggi dengan skor EPPD mencapai 3,6485.

Selain Jawa Barat meraih penghargaan EPPD, Prestasi serupa juga diraih oleh beberapa pemda provinsi lainnya, di antaranya Jawa Timur dengan skor 3,6970, Jawa Tengah dengan skor 3,6791, DKI Jakarta dengan skor 3,6560, dan DI Yogyakarta dengan skor 3,5353, semuanya dengan status kinerja tinggi.

Piagam penghargaan EPPD dengan kinerja tinggi juga diberikan kepada dua kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu dengan skor 3,5426 dan Kabupaten Sumedang dengan skor 3,5391.

BACA JUGA: Bey Machmudin Hadiri Rapat Pleno Majelis Wali Amanat ITB

Lebih lanjut, dua kepala daerah di Jawa Barat, yaitu Bupati Sumedang periode 2018-2023, Dony Ahmad Munir, dan Wali Kota Bogor periode 2019-2024, Bima Arya Sugiarto, menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha atas prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa otonomi daerah diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama: kesejahteraan dan demokrasi. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam NKRI.

Dalam sambutannya, Mendagri juga menyoroti tema peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, yaitu ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’. Mendagri menegaskan pentingnya implementasi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya manusia, serta memajukan model ekonomi ramah lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan.

“Melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (indigenous development) serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable),” ujar Tito Karnavian, di hadapan para gubernur, serta bupati dan wali kota yang hadir di Balaikota Surabaya.

“Sedangkan dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society,” ucapnya.

BACA JUGA: Bandung bjb Tandamata Bersaing di Proliga 2024 dengan Semangat dan Sportivitas Tinggi

Ekonomi Hijau

Sementara itu, Mendagri Tito mengulas tema peringatan Hari Otda tahun ini yakni, ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’.

Tema ini dipilih guna memperkokoh komitmen, tanggung jawab serta kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Sejalan itu, pembangunan berkelanjutan perlu diimplementasikan baik dalam pengelolaan lingkungan hidup maupun sumber daya manusia (SDM). Serta mendorong model ekonomi ramah lingkungan untuk masa depan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

“Ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan SDM secara lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.

Sejalan itu, sambung Tito Karnavian, penguatan ekonomi hijau juga wajib memperhatikan potensi daerah, mulai dari pertanian, kelautan, dan pariwisata.

Menurutnya, Kemendagri siap memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

“Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana,” kata Tito. (Rul)

 

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments