Oleh: Iman Soleh Nurdin (Dosen STIKOM Bandung)

Agenda Setting di Tahun Politik Digital, Ketika Media Sosial Menjadi Panggung Politik Utama

DI Jawa Barat hari ini, persoalan sosial sering kali lebih dulu hadir di layar TikTok dibanding di halaman depan portal berita. Jalan rusak, sekolah ambruk, warga miskin, anak terlantar, konflik lingkungan, hingga persoalan birokrasi lokal, kerap menjadi viral setelah muncul dalam video media sosial milik Dedi Mulyadi.

Fenomena itu memperlihatkan perubahan besar dalam lanskap komunikasi politik Indonesia.Media sosial bukan lagi sekadar alat publikasi tambahan bagi politisi, melainkan telah berubah menjadi panggung politik utama.Dalam banyak kasus, publik tidak lagi menunggu konferensi pers, liputan televisi, atau berita media online untuk mengetahui respons seorang pemimpin terhadap persoalan masyarakat. Mereka cukup membuka TikTok, Instagram, atau Facebook.

Perubahan ini tidak hanya mengubah berjalannya politik, tetapi juga mengubah cara pembentukan isu bagi publik. Jika dahulu media massa menjadi aktor utama dalam menentukan agenda publik, kini algoritma platform digital ikut menentukan isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat.Di era politik digital, perhatian publik telah menjadi komoditas utama.

Sejak Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) memperkenalkan teori agenda setting tentang media yang memiliki kemampuan memengaruhi isu penting oleh publik. Media mungkin tidak selalu berhasil menentukan bagaimana masyarakat berpikir, tetapi media sangat berhasil menentukan apa yang dipikirkan masyarakat.

BACA JUGA: Mahasiswa STIKOM Bandung Akselerasi UMKM Lewat “Scale Up Digital”

Dalam era surat kabar dan televisi, ruang redaksi menjadi pusat kendali informasi. Editor memilih headline, menentukan prioritas isu, dan mengarahkan perhatian publik terhadap persoalan tertentu. Ketika media besar memberitakan suatu isu secara intensif, publik akan menganggap isu tersebut penting.

Namun era digital mengubah pola itu secara radikal. Hari ini, yang menentukan distribusi perhatian publik bukan lagi semata-mata editor media, melainkan algoritma platform digital. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, hingga Google Discover bekerja menggunakan sistem rekomendasi otomatis yang menentukan konten apa yang muncul di layar pengguna.

Jurnalisme bekerja berdasarkan nilai berita, kepentingan publik, verifikasi, dampak sosial, dan akurasi. Sementara algoritma bekerja berdasarkan engagement,yakni like, komentar, share, durasi tonton, dan interaksi emosional pengguna. Akibatnya, isu yang paling banyak muncul bukan selalu isu paling penting, melainkan isu yang paling mampu menarik perhatian. Di titik inilah media sosial menjadi arena politik baru.

Dedi Mulyadi dan Politik Konten

Dalam konteks Jawa Barat, fenomena komunikasi politik digital terlihat sangat jelas pada gaya komunikasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dia memanfaatkan media sosial bukan hanya sebagai saluran informasi, tetapi sebagai medium utama membangun kedekatan politik dengan masyarakat.

Kontennya relatif konsisten. Mantan Bupati Purwakarta ini ngonten sejak dirinya belum menjadi gubernur Jawa Barat. Dirinya mulai turun langsung ke lapangan, berdialog dengan warga, membantu persoalan sosial, menegur pejabat, menyelesaikan masalah secara spontan, menghadirkan narasi humanis.

Video-video itu dibuat sederhana dan terasa personal. Tidak terlalu formal seperti komunikasi birokrasi pemerintah pada umumnya. Justru kesan spontan dan emosional menjadi kekuatan utamanya.Gaya dan strategi komunikasi semacam ini sangat cocok dengan karakter algoritma media sosial. Wajar saja, lebih dari 6 juta follower di Instagram dan 11 juta lebih pengikut di TikTok membuat kontennya menjadi strategi komunikasi publik saat ini.

TikTok, misalnya, mendorong konten yang memiliki watch time tinggi dan engagement besar. Video yang memicu emosi,haru, marah, kagum, sedih lebih mudah didorong ke lebih banyak pengguna. Karena itu, konten sosial yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat sangat potensial menjadi viral.

Menurut laporan tahunan DataReportal Indonesia, pengguna media sosial di Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari 139 juta pengguna aktif. Sementara TikTok menjadi salah satu platform dengan tingkat konsumsi video tertinggi di Indonesia. Rata-rata pengguna menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mengonsumsi video pendek.

Artinya, perhatian publik kini sebagian besar berada di media sosial. Dalam kondisi seperti itu, figur politik yang mampu menguasai arus konten digital memiliki peluang besar membentuk persepsi publik.

Politik Visual dan Budaya Viral

Politik digital hari ini semakin bergantung pada visual. Publik lebih cepat merespons video pendek dibanding membaca laporan panjang atau analisis kebijakan. Hal ini menciptakan budaya politik baru: politik visual dan politik viral.

Dalam budaya seperti ini, kehadiran visual seorang pemimpin menjadi sangat penting. Masyarakat tidak hanya ingin mendengar pidato, tetapi ingin melihat aksi langsung, mulai berdialog dengan warga, turun ke lapangan, menyentuh masalah sosial, atau menunjukkan empati secara visual. Media sosial seperti ini memungkinkan semua itu tampil secara instan.

Masalahnya, politik visual sering kali lebih kuat dibanding penjelasan kebijakan yang kompleks. Program yang substansial tetapi tidak menarik secara visual berpotensi kalah dibanding konten sederhana yang emosional. Di sinilah politik digital menghadirkan paradoks.

Di satu sisi, media sosial mendekatkan pemimpin dengan masyarakat. Publik merasa lebih mudah mengakses figur politik. Respons terhadap persoalan sosial juga bisa lebih cepat dan langsung. Namun di sisi lain, politik berisiko berubah menjadi performa visual yang sangat bergantung pada perhatian publik. Sehingga apa yang paling viral dianggap paling bekerja. Padahal realitas pemerintahan jauh lebih kompleks daripada potongan video berdurasi satu menit.

Media Konvensional Kehilangan Dominasi

Fenomena ini juga berdampak besar terhadap media konvensional. Dulu media massa memiliki posisi dominan sebagai pembentuk agenda publik. Televisi, surat kabar, dan portal berita menjadi sumber utama informasi masyarakat. Kini situasinya berubah, banyak media konvensional justru mengikuti isu yang sudah viral di media sosial. Ketika sebuah video ramai menjadi perbincangan publik, media kemudian membuat berita berdasarkan video tersebut. Bahkan tidak sedikit media yang menjadikan konten media sosial sebagai sumber utama pemberitaan.

Akibatnya, posisi media mengalami pergeseran: dari pembentuk agenda menjadi pengikut agenda digital. Dalam kondisi persaingan traffic yang ketat, media online juga semakin terjebak pada logika algoritma. Mereka harus mengejar klik, SEO, trending topic, dan Google Discover agar tetap bertahan secara bisnis.

Situasi ini memberi dampaknya terlihat jelas, misalnya saja judul sensasional meningkat, clickbait semakin umum, berita memperioritaskan cepat tayang, isu viral lebih utama daripada liputan mendalam. Padahal fungsi utama jurnalisme bukan hanya mengejar perhatian publik, tetapi menyediakan verifikasi, konteks, dan kontrol sosial.

Dari sinilah jika membandingkan media sosial senantiasa menghadirkan emosi dan kecepatan. Namun jurnalisme seharusnya menghadirkan kedalaman dan kelengkapan. Jurnalisme harus lolos verfikasi sebelum publikasi.

Algoritma dan Polarisasi Politik

Persoalan lain yang muncul dari politik digital adalah polarisasi. Algoritma media sosial bekerja berdasarkan preferensi pengguna. Ketika seseorang sering menyukai atau menonton konten tertentu, platform akan terus menampilkan konten serupa. Akibatnya, pengguna hidup dalam echo chamber atau ruang informasi yang hanya memperkuat pandangan mereka sendiri.

Pendukung figur politik tertentu akan terus menerima konten positif tentang tokoh tersebut. Sebaliknya, kritik atau perspektif berbeda semakin jarang muncul di layar mereka. Fenomena ini berbahaya bagi kualitas demokrasi. Politik akhirnya tidak lagi berbasis dialog, melainkan loyalitas emosional. Ruang diskusi publik menjadi semakin sempit karena masyarakat hidup dalam gelembung algoritma masing-masing.

Dalam konteks tahun politik, situasi ini dapat memperkuat fanatisme politik, kerentanan menjamurnya disinformasi dan manipulasi opini, semakin tingginya politik identitas yang berakibat hingga pembelahan sosial. Laporan Reuters Institute Digital News Report beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa masyarakat global semakin banyak mengonsumsi berita dari media sosial dibanding media tradisional. Masalahnya, distribusi berita di media sosial sangat dipengaruhi sistem rekomendasi algoritma,bukan pertimbangan editorial jurnalistik. Dengan kata lain, perhatian publik semakin dikendalikan mesin.

Tahun Politik dan Perebutan Atensi

Menjelang dinamika politik 2026, perebutan kekuasaan tidak hanya terjadi di lapangan politik formal, tetapi juga di ruang digital. Hari ini, politik adalah perebutan atensi. Siapa yang paling sering muncul di timeline memiliki peluang besar memengaruhi persepsi publik. Dalam banyak kasus, popularitas digital bahkan dapat membentuk citra kompetensi politik.

Fenomena ini membuat strategi komunikasi politik berubah total. Tim politik kini tidak hanya membutuhkan konsultan kebijakan, tetapi juga kreator konten, analis media sosial, editor video, spesialis engagement, hingga pengelola algoritma platform.

Politik pun semakin tergerus menjadi sangat dekat dengan industri hiburan digital. Bahkan batas antara informasi, hiburan, dan propaganda semakin kabur. Kondisi ini menghadirkan tantangan besar bagi demokrasi Indonesia.

Jika perhatian publik sepenuhnya dikendalikan algoritma, maka kualitas diskusi publik sangat bergantung pada logika platform digital global yang orientasinya adalah engagement dan keuntungan bisnis. Padahal demokrasi membutuhkan warga yang memperoleh informasi utuh, beragam, dan terverifikasi.

Masa Depan Jurnalisme di Era Algoritma

Di tengah dominasi media sosial, jurnalisme sebenarnya masih memiliki posisi penting. Justru ketika informasi bergerak sangat cepat dan emosional, publik membutuhkan media yang mampu menghadirkan, verifikasi, investigasi, kedalaman, konteks, dan akuntabilitas.
Media tidak mungkin lagi mengandalkan model lama sebagai satu-satunya sumber informasi publik. Kendati begitu, proses jurnalistik menjadi tuah media yang tidak dimiliki algoritma. Karena itu, tantangan terbesar media hari ini bukan melawan media sosial, melainkan menemukan kembali relevansinya di tengah budaya viral.

Media harus mampu cepat namun tanpa kehilangan akurasi, menarik tanpa kehilangan etika, digital tanpa kehilangan fungsi kontrol sosial. Jika tidak, media akan terus tertinggal oleh arus algoritma.
Fenomena komunikasi digital Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa agenda setting di era politik digital telah berubah bentuk. Perhatian publik kini tidak lagi sepenuhnya dibentuk ruang redaksi media massa, tetapi juga oleh sistem algoritma platform digital.

Media sosial telah menjadi panggung politik utama. TikTok, Instagram, dan Facebook bukan lagi sekadar alat komunikasi tambahan, melainkan arena perebutan persepsi publik. Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu lebih kritis memahami bagaimana pembentukan atensi mereka. Tidak semua yang viral adalah yang paling penting. Tidak semua yang sering muncul di timeline merepresentasikan realitas secara utuh.

Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar konten viral. Demokrasi membutuhkan ruang publik yang sehat, informasi yang terverifikasi, dan masyarakat yang mampu berpikir melampaui algoritma. Sebab di era politik digital, kekuasaan terbesar bukan hanya berada di tangan mereka yang memegang jabatan, tetapi juga di tangan mereka yang mampu mengendalikan perhatian publik. ***