KATATIVI.COM: Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menegaskan tidak pernah memerintahkan Kades Pasir Munjul mengkritik respon pemerintah yang lamban menangani bencana.
Demikian disampaikan Ono menanggapi viralnya pernyataan Kades Pasir Munjul yang mengkritik lambannya respons pemerintah terhadap bencana pergerakan tanah di wilayahnya.
BACA JUGA: Puluhan Pohon Tumbang, Hujan Es dan Angin Kencang Terjang Kota Cimahi
Ono membantah keras bahwa pernyataan sang kades merupakan arahan atau titah dari dirinya.
“Itu bukan skenarion, itu murni suara rakyat yang sedang menjeri,” kata Ono, Selasa (17/6/2025).
Kunjungan Bentuk Tanggung Jawab
Ono menjelaskan, kunjungannya ke Desa Pasir Munjul murni sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Dia ingin memastikan bahwa negara hadir di tengah warga yang dilanda musibah.
“Saat itu saya melihat langsung kondisi warga. Sebanyak 250 orang kehilangan tempat tinggal, 58 rumah rusak berat. Dan yang paling mengkhawatirkan, logistik untuk makan hari itu hampir habis,”kata dia.
Menurut Ono, dalam situasi darurat seperti itu, sangat wajar jika kepala desa menyampaikan keluhan yang tajam. Ia meyakini pernyataan itu lahir dari kepanikan dan kekecewaan, bukan hasil arahan atau manuver politik.
“Bayangkan saja, warga belum tahu harus tinggal di mana, makan apa. Wajar kalau seorang kepala desa bicara lantang demi warganya. Jangan malah dipelintir seolah-olah sedang menjalankan misi politik,”kata Ono.
Ono menegaskan tidak memiliki hubungan dekat dengan Kades tersebut, bahkan baru pertama kali bertemu saat kunjungan itu.
“Nama kepala desanya saja saya belum hapal. Bagaimana mungkin saya bisa mengatur atau menyuruh? Tidak ada hubungan khusus, tidak ada kepentingan,”kata dia.
Menanggapi isu yang beredar dan sikap pemerintah daerah yang dinilainya berlebihan, Ono menyarankan agar semua pihak fokus pada pemulihan dan keselamatan warga, bukan pada narasi politis yang membingungkan publik.
“Kalau memang mau bantu, bantu saja. Jangan memviralkan hal-hal yang tidak substansial. Banyak saksi yang hadir di sana, anggota DPRD, BPBD, Tagana, staf desa, hingga masyarakat. Semuanya tahu saya hanya bertanya soal harapan, bukan memberi perintah,” kata dia.
Ono juga mengingatkan agar kepala desa tidak dipersekusi atau ditekan hanya karena menyuarakan aspirasi rakyat. “Kades juga bagian dari rakyat. Mereka punya hak bicara,” tegas dia.
(**)