KATATIVI.COM: Program Akselerasi Kewilayahan (Prakarsa) Bandung Utama 2025 mencatat realisasi anggaran sebesar Rp14,58 milyar atau 96,93 persen dari total pagu Rp15,1 milyar.
Dari 1.097 kegiatan teragenda, sebanyak 998 kegiatan atau 90,97 persen telah rampung.
Adapun program bagian dari satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini, difokuskan pada pembangunan berbasis wilayah. Dimana pada praktiknya dilakukan dengan pendekatan transparan, partisipatif, dan berbasis data.
Sepanjang 2025, Prakarsa Bandung Utama menjangkau 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan 151 RW penerima manfaat.
Alokasi terbesar diarahkan pada sektor infrastruktur dasar sebesar Rp6,17 milyar (42,32 persen), meliputi pemeliharaan jalan seluas 14.714 meter persegi, dan pembangunan drainase sepanjang 2.358 meter. Kemudian pemasangan 202 titik penerangan jalan lingkungan.
BACA JUGA: Tragedi Siswa SMPN 26 Bandung, Pemkot Nyatakan Perang terhadap Perundungan
Sektor penanganan sampah dan kebersihan lingkungan menjadi prioritas berikutnya dengan anggaran Rp5,93 miliar (40,71 persen), termasuk pengadaan 15 kendaraan roda tiga dan 52 mesin pengolah sampah.
Ketahanan Pangan
Selain itu, program ketahanan pangan menerima Rp1,57 milyar untuk pengembangan hidroponik, sarana Buruan Sae, serta pelatihan masyarakat.
Penanganan stunting mendapat alokasi Rp430 juta melalui distribusi 5.157 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan penguatan posyandu. Anggaran lainnya digunakan untuk penguatan UMKM, penanganan kemiskinan, serta dukungan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program Prakarsa menjadi instrumen penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat RW.
“Program ini memastikan data akurat dan intervensi tepat sasaran, karena kebijakan harus lahir dari kebutuhan nyata warga,” kata dia.
Program ini diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2025 dan didukung platform digital LACI RW yang memetakan kondisi sosial-ekonomi hingga potensi wilayah secara terintegrasi.
Melalui forum Rembug Warga, masyarakat turut menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya.
Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sekitar Rp100 juta per RW. Anggaran itu secara bertahap ditingkatkan hingga Rp200 juta per tahun. Hal itu untuk memperkuat pembangunan partisipatif berbasis wilayah.
Capaian hampir 97 persen ini menjadi wujud konkret pembangunan terbuka yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat langsung.
(LIN)