KATATIVI, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melaksanakan proses seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dan Jabatan Administrator (JA) melalui mekanisme uji kompetensi (jobfit). Proses ini dilakukan untuk menjaring pejabat terbaik dari lingkungan kabupaten/kota se-Jawa Barat guna mengisi 10 posisi strategis yang kosong di tingkat provinsi.
Ketua Panitia Seleksi, Dr. H. Dedi Supandi yang juga menjabat sebagai Kepala BKD Jabar, menyampaikan bahwa pelaksanaan jobfit ini merupakan bagian dari strategi manajemen kepegawaian berbasis meritokrasi yang telah dijalankan sejak 2021. “Kita memadukan data manajemen talenta internal Pemprov Jabar dengan hasil uji kompetensi dari kabupaten/kota. Tujuannya agar pengisian jabatan dilakukan secara terukur dan kompetitif, sesuai standar kompetensi jabatan (SKJ),” ujarnya, Rabu (24/4/2025).
Sebanyak 22 pelamar dari sembilan kabupaten/kota mengikuti proses seleksi yang dimulai sejak 14 April 2025. Setelah seleksi administrasi dan makalah, tersaring 13 peserta yang mengikuti tahapan wawancara. “Namun tidak semua posisi dapat terisi. Hanya lima jabatan yang berhasil kami identifikasi memiliki pelamar dengan nilai terbaik,” kata Dedi.
Lima jabatan yang telah terisi oleh tiga kandidat terbaik masing-masing, hasil dari pleno pansel, selanjutnya akan diajukan ke BKN untuk disetujui dan dilanjutkan ke Kemendagri guna mendapatkan persetujuan teknis pelantikan.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, selaku anggota pansel, menekankan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam proses ini. “Jobfit ini bukan sekadar pemindahan posisi. Ini adalah bagian dari upaya sistematis untuk memastikan bahwa birokrasi kita diisi oleh talenta terbaik, baik dari internal maupun eksternal,” ujar Muradi.
BACA JUGA: EIGER Apresiasi Gubernur Jabar dan DPRD Jabar Saat Rapat Gabungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ia menambahkan bahwa pengisian jabatan dari luar instansi menjadi langkah strategis dalam memperkaya data manajemen talenta dan memperluas cakupan pencarian calon pemimpin birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Adapun jabatan yang tengah diisi antara lain: Kepala Bapenda, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Perekonomian, Direktur RSUD Al Ihsan, dan Inspektorat. Jabatan Inspektorat saat ini masih menunggu persetujuan Kemendagri untuk dapat diisi.
Menurut Dedi, jabatan yang belum terisi dari proses seleksi eksternal ini akan dilanjutkan melalui proses serupa dengan menarik talenta internal Pemprov Jabar dari sistem manajemen talenta yang telah tersedia.
Jobfit antar instansi ini juga telah mendapatkan rekomendasi dan izin dari Kementerian PANRB serta BKN sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 Pasal 132. “Proses ini adalah implementasi nyata dari semangat reformasi birokrasi. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terukur dan transparan,” tegas Dedi.
Pengisian jabatan dijadwalkan selesai pada pertengahan Mei 2025, dengan proses akhir berupa pelantikan setelah seluruh tahapan administratif rampung.