BANDUNG,KATATIVI.COM: Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengirimkan surat terbuka kepada Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin. Surat itu menanggapi tingginya biaya pendidikan yang membebani orang tua siswa.
Surat ini juga menyoroti praktik pungutan yang masih terjadi di sekolah negeri, padahal pendidikan seharusnya gratis.
Ono mengungkapkan bahwa banyak keluhan yang diterimanya dari masyarakat terkait pungli di sekolah negeri. Ia mencontohkan pungutan sumbangan yang diwajibkan dan penahanan ijazah bagi siswa yang orang tuanya belum membayar biaya pendidikan.
BACA JUGA: Ono Surono Kritisi Penutupan Akses Jalsah Salnah
Hal ini, menurut Ono, semakin memperberat kondisi keluarga yang sudah menghadapi masalah ekonomi.
Ono meminta Pemprov Jabar untuk lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang ada, seperti UU Pendidikan, Perda Pendidikan, dan Pergub terkait komite sekolah. Ia menegaskan agar tidak ada lagi penahanan ijazah akibat tunggakan biaya, sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek yang melarang tindakan tersebut.
Ono juga mengusulkan Pemprov Jabar untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan di seluruh SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, untuk memastikan tidak ada lagi pungutan yang memberatkan orang tua. Selain itu, ia mendorong Pemprov Jabar untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap sekolah swasta agar pengelolaan keuangan mereka tidak membebani orang tua siswa.
Anggaran pendidikan Jabar lebih 40% atau sekitar Rp 11 triliun tahun 2025. Meski lebih tinggi dari ketentuan undang-undang, menurut Ono, perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk meringankan beban orang tua.
Ono berharap Pemprov Jabar dapat memastikan anggaran pendidikan digunakan secara bijak dan efektif, untuk membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui perbaikan di sektor pendidikan.
(Wok)