Katativi.com,- SAPMA Pemuda Pancasila (PP) Kota Bandung meminta masyarakat menghormati keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung yang mencabut status tersangka Wakil Wali Kota Bandung, H. Erwin.
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua SAPMA PP Kota Bandung, Jana Achmad Nugraha, mengapresiasi profesionalisme Kejari Kota Bandung dalam mengambil keputusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Baca Juga:Â Setahun Jadi Wali Kota, Yana Mulyana Tertangkap OTT KPK
“Kami menghormati dan mendukung Kejari Kota Bandung yang telah menjalankan tugas berdasarkan koridor hukum. Setiap keputusan tentu berdasarkan pada fakta, alat bukti, dan kajian hukum,” kata Jana dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Jana mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum dan tidak membangun narasi yang memicu spekulasi maupun kegaduhan.
“Publik harus menjaga kepercayaannya terhadap institusi hukum. Mari hormati keputusan yang telah ditetapkan lembaga yang berwenang,” ujarnya.
Menurut Jana, Kota Bandung saat ini membutuhkan situasi yang kondusif agar pemerintah dapat fokus menjalankan program pembangunan. Juga Bandung perlu meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ekonomi, serta menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan.
Ia menilai energi masyarakat seharusnya untuk mengawal pembangunan, bukan memperpanjang polemik sesuatu ketetapan hasil proses hukum.
SAPMA PP Beri Ruang Pemerintah Bekerja
Senada, Sekretaris SAPMA PP Kota Bandung, M. Ali Nurdin, mengatakan masyarakat telah memberikan mandat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk bekerja. Karena itu, seluruh pihak perlu memberi ruang bagi pemerintah agar fokus menjalankan programnya.
“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Kritik tetap penting, tetapi harus disampaikan secara konstruktif dan tidak memecah belah,” katanya.
SAPMA PP Kota Bandung juga mengingatkan agar keputusan Kejari jangan jadi komoditas politik yang dapat memperkeruh suasana. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, menghormati proses hukum, dan mendukung pembangunan Kota Bandung.
Selain itu, SAPMA PP menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kondusivitas daerah serta mendukung Kejari Kota Bandung menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam penegakan hukum. (Imn)