KATATIVI.ID: Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan Rereongan Sapoe Saribu, sebuah inisiatif yang bertujuan menghidupkan kembali budaya gotong royong di masyarakat sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan sosial.
Menurut Ono, gotong royong bukan sekadar tradisi, melainkan juga nilai fundamental yang menjadi landasan bangsa Indonesia melalui Pancasila, serta falsafah hidup masyarakat Sunda seperti Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, dan Silih Wawangi.
Namun, ia mengakui semangat gotong royong kini mulai memudar dan harus diperkuat kembali dengan keterlibatan aktif pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
“Gerakan ini sangat relevan untuk menjawab tantangan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, yang selama ini sulit terpenuhi karena alokasi anggaran pemerintah lebih banyak diarahkan ke pembangunan infrastruktur,” ungkap Ono saat ditemui di Bandung, Senin (6/10/2025).
Ono juga menyoroti bahwa kebutuhan mendesak masyarakat, seperti seragam sekolah, perlengkapan belajar, dan biaya pengobatan bagi warga kurang mampu, sering kali tidak bisa menunggu proses birokrasi pencairan dana yang panjang. Oleh karena itu, gerakan gotong royong yang terstruktur dan dikelola dengan baik dapat menjadi solusi cepat dan tepat.
Meski begitu, Ono menegaskan pentingnya transparansi dan pengelolaan yang akuntabel agar gerakan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman sebagai pungutan yang membebani masyarakat atau bahkan rawan disalahgunakan.
Pelaksanaan gerakan ini disarankan dilakukan secara bertahap, dimulai dari institusi pemerintah, kemudian melibatkan sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan kalangan masyarakat menengah ke atas, sebelum akhirnya menyasar seluruh lapisan masyarakat.
Setiap penggalang dana pun wajib menyampaikan laporan secara terbuka dan rutin, seperti pengelolaan keuangan di masjid atau mushola, demi membangun kepercayaan dan transparansi di masyarakat.
“Dengan adanya gerakan ini, kami berharap meski terjadi penurunan anggaran APBD Jawa Barat pada tahun 2026, dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat bisa diminimalkan,” tutup Ono Surono.
(**)